KPK Harus Usut Dugaan KKN Penerimaan CPNS 2010

By gladwin | February 23, 2011
WhatsAppShare
HOT INFO !
Ujian CPNS akan dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Latihan Ujian CAT CPNS Wajib dipelajari untuk persiapan TES CPNS nanti.
Dapatkan Kisi Kisi Soal CAT CPNS, Info lengkap silakan --->> Klik Disini

Sudah menjadi rahasia umum bahwa proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) merupakan ladang yang basah dengan permainan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Lebih dari 150.000 pegawai negeri baru direkrut tiap tahun di seluruh daerah. Ini juga menjadi ladang bukan saja bagi pegawai di tingkat rendah, melainkan sampai ke oknum kepala unit bahkan kepala daerah.

Terkait itu, Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat Musi Banyuasin (Gempur Muba) menyoroti proses penerimaan CPNS pada tahun 2010 di Muba yang dinilai banyak terjadi peyimpangan yang bermuara pada tindakan KKN. Untuk itu, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut hal itu.

“Beberapa CPNS yang kami temui mengaku diminta menyediakan uang Rp 50 juta sampai Rp 150 juta tergantung apakah memiliki koneksi atau tidak di Pemkab Muba,” kata Eka Juliardi Sanjaya, Koordinator Gempur Muba di Jakarta.

Bayangkan jika dalam satu periode penerimaan terdapat 500 pegawai saja yang diterima, artinya uang suap yang diterima bisa mencapai Rp 75 miliar.

“Oleh karena itu, sudah saatnya memang KPK mengusut kasus korupsi dengan modus penerimaan CPNS ini. Di samping dugaan dengan modus suap, penerimaan CPNS ini juga sarat dimuati kepentingan pribadi dan politik oknum pejabat Muba dan kroninya,” kata Eka Juliardi.

Ia menyebutkan beberapa nama CPNS yang diduga bermasalah terkait dengan KKN. Di antaranya adalah AA (nomor urut 221) yang merupakan anak kandung seorang anggota DPRD Muba. Kemudian SEI (nomor urut 247), anak kandung Kepala Badan Kepegawaian Daerah Diklat Muba. Kemudian Lis (nomor urut 256), adik kandung MZ, mantan Camat Bayu Lencir, orang kepercayaan Bupati Muba.

Nama lain yang diduga bermasalah adalah DNA (nomor urut 262), istri Kabag Protokol Pemkab Muba R. Selanjutnya IL (nomor urut 314), istri H yang merupakan ajudan istri Bupati Muba.

Untuk itu, Eka Juliardi meminta KPK benar-benar merealisasikan janjinya untuk masuk mengusut dugaan korupsi atau suap dan KKN pada proses penerimaan CPNS di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Pengusutan harus dilakukan dari pejabat pelaksana hingga level bupati karena potensi uang yang dikumpulkan sangat besar.

Kekayaan Bupati Muba Pahri Hamzah juga harus diusut karena tahun ini akan mengikuti kembali pilkada Muba dan membutuhkan dana besar untuk kampanyenya.

“Kami sangat berharap agar KPK di bawah pimpinan yang baru, Busyro Muqoddas, dapat mengambil tindakan tegas terhadap oknum pegawai atau pejabat yang terlibat korupsi dalam penerimaan CPNS,” katanya. (Dwi Putro AA) -Suara Karya

WhatsAppShare