Kemenpan Menahan SK CPNS Makassar

By gladwin | February 22, 2011
WhatsAppShare
BERITA PENTING !
Ujian CPNS akan dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Latihan Ujian CAT CPNS Wajib dipelajari untuk persiapan TES CPNS nanti.
Ikuti Tryout CAT CPNS 2017, Info lengkap silakan -->> Klik Disini

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menahan surat keputusan (SK) pengangkatan 210 calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2010 Kota Makassar.

Alasan Kemenpan menahan nomor induk pegawai (NIP) semua CPNS 2010 yang direkut pada Desember 2010 itu karena Pemkot Makassar tidak mematuhi Peraturan Pemerintah PP No 19/2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang keuangan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di provinsi. “CPNS Makassar masih dipertanyakan kenapa tidak mengikuti PP No 19/2010 saat tes CPNS yang lalu.Itu hasil rapat kami dengan Kemenpan,” ungkap Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel A Muallim saat ditemui di rumah jabatan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo,Makassar,kemarin.

Seperti diketahui,Pemkot Makassar melakukan seleksi CPNS 2010 terhadap 5.606 pelamar pada akhir Desember lalu. CPNS yang diterima sebanyak 210, di antaranya 167 untuk formasi guru dan tenaga kesehatan dan sisanya tenaga teknis.Pemkot bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar (UNM) dalam pembuatan soal serta pemeriksaannya. Hal ini berbeda dengan Pemprov Sulsel yang menggunakan jasa Univeritas Indonesia dalam penyelenggaraan seleksi CPNS. Pola perekrutan Pemprov ini juga diikuti oleh 23 kabupaten/ kota.

Belakangan, Pemkab Luwu Timur (Lutim) melakukan ujian ulang dengan pola yang berbeda. Kini, SK CPNS Lutim juga masih ditahan oleh Kemenpan. Menurut Muallim, sistem seleksi CPNS di lingkup Pemkot Makassar memang tidak mengikuti pola Pemprov Sulsel yang bekerja sama dengan UI. Masalah ini juga tidak dikoordinasikan dengan Pemprov Sulsel.Padahal,dalam hubungan pemerintahan kabupaten/ kota dengan pemprov, gubernur adalah koordinator.

“Makassar tidak ikut ke pemprov. Makanya, sampai hari ini, belum ada SK CPNS-nya,”kata Muallim. Selain Makassar, Kemenpan juga melakukan penahanan SK pengangkatan CPNS Kabupaten Lutim. Daerah yang bersangkutan meski ikut dengan pemprov untuk bekerja sama dengan UI sebagai tim pembuat soal CPNS. Namun Lutim, membuat aturan baru. Aturan yang berbeda tersebut yakni melakukan ujian ulang sehingga hasil CPNS di Lutim berbeda dengan pengumuman yang dikeluarkan UI.“Lutim juga membuat aturan baru.

Ujian tersendiri ini berbeda dengan hasil UI sehingga dipertanyatakan oleh Kemenpan,”pungkasnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Kemenpan dan RB Ramli Efendi Naibaho mengatakan, pihaknya memang menemukan banyak persoalan pada proses penerimaan CPNS di daerah, termasuk di Sulsel. Namun,Kemenpan tidak merilis nama-nama daerah yang dimaksud sebelum dilakukan investigas ke daerah bersangkutan. Menurut Ramli, ada berbagai cara atau modus yang digunakan, di antaranya peserta tidak mengikuti ujian namun tetap dinyatakan lulus, melakukan rekayasa nilai ujian, dan adanya upaya bantuan dari pejabat-pejabat.

Termasuk memanfaatkan celah seperti tidak memberikan hasil ujian yang digelar oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kepada Badan Kepegawaian daerah (BKN), serta adanya peserta yang tidak memenuhi syarat administrasi tapi tetap dinyatakan lulus. “Ini merupakan laporan dari masyarakat dan pejabat,”jelasnya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kemenpan menurunkan tim investigasi ke 40 daerah yang dianggap bermasalah.

Tim klarifikasi sudah berada di daerah untuk melakukan proses penyelidikan. Selain menerjunkan tim investigasi, Kemenpan juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) untuk membuat sistem yang baik dalam seleksi CPNS. Di mana,Kemendiknas nantinya akan menunjuk PTN yang dinilai mampu membuat sistem tersebut. “Nantinya, setiap ujian hasilnya diharapkan bisa langsung diketahui tentunya dengan pengawasan dari BKN,”jelasnya.

Soal kedatangan tim investigasi Kemenpan di Sulsel, Andi Muallim mengaku belum mengetahui informasi tersebut.Namun, dia menduga tim investigasi tersebut akan menyelidiki permasalahan CPNS di Kota Makassar dan Lutim.“Saya tidak tahu mengenai itu.Yang jelas kami sudah dipanggil ke Kemenpan dan mempertanyakan mengenai ini,”ujarnya. Bagaimana reaksi Badan Kepegawaian (BKD) Kota Makassar? Kepala BKD Kota Makassar Sittiara Sittiara menampik tudingan Pemprov Sulsel yang menyatakan SK CPNS Kota Makassar bermasalah.

Saat ditemui di ruang kerjanya,dia mengaku bahwa Kemenpan sudah memproses SK CPNS yang dinyatakan lolos. “Tidak ada masalah karena Kemenpan sudah mengerti alasan Makassar kenapa tidak sama dengan Pemprov Sulsel,” tandas Ira,sapaan akrab Sittiara. Menurut dia, terlambatnya SK CPNS Makassar bukan karena ada kesalahan atau bermasalah. Pihaknya memang sempat dimintai penjelasan mengenai penggunaan jasa perguruan tinggi lokal, ketimbang mengikuti pemprov yang menggandeng UI untuk pembuatan soal dan pemeriksaan hasil ujian.

Namun, setelah dijelaskan, Kemenpan tidak lagi mempermasalahkan. Apalagi, pemkot tetap berkordinasi dengan pemprov, baik soal waktu ujian yang digelar bersamaan dengan kabupaten/kota lainnya,maupun saat penentuan siapa yang lulus berdasarkan ranking dengan tetap melibatkan Inspektorat Sulsel. “Lagian kan, tidak ada yang mewajibkan bahwa harus sama perguruan tinggi.Jadi sekali lagi, kami tidak bermasalah, karena kita tetap berkordinasi dengan pemprov,” terang mantan aktivis Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sulsel ini.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Andi Murny Amien Situru mengatakan, kemungkinan tim investigasi yang diturunkan oleh Kemenpan tidak berkoordinasi dengan pemprov dan akan langsung turun ke daerah yang bermasalah. “Memang kami dengar ada tim investigasi yang diturunkan Kemenpan. Tapi mungkin tidak berkoordinasi dengan kami, melainkan langsung ke daerah yang bermasalah soal CPNS-nya,” kata Murny kepada SINDO,kemarin.

Sebelumnya, Kepala BKD Sulsel dan Kepala Kantor Regional Wilayah IV Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Makassar Sumat, juga pernah menyebutkan jika SK CPNS dua kabupaten/ kota di Sulsel bermasalah. Menurut Sumat, permasalahan tersebut membuat pihak BKN dan Kemenpan belum melakukan proses penerbitan SK pengangkatan CPNS daerah yang bersangkutan.“Memang ada permasalahan. Itu dikarenakan soal koordinasi,”katanya.

Pemprov Harus Berperan

Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berharap agar pemerintah provinsi ikut andil dalam proses penerimaan CPNS di semua daerah.Menurut Kepala Biro Humas BKN Budihartono,keterlibatan provinsi dalam proses penerimaan CPNS dapat memberikan ruang bagi BKN untuk melakukan pengawasan. “Dengan gubernur kita lebih mudah, karena merupakan perwakilan pemerintah pusat,” katanya di Jakarta,kemarin. BKN mendukung upaya transparansi dalam proses seleksi penerimaan CPNS.

CPNS yang lolos harus benar-benar berdasarkan hasil tes, sehingga siapa pun punya kesempatan yang sama. Soal wacana perekrutan CPNS oleh pemerintah pusat,dia menilai revisi peraturan untuk kembali pada sistem penerimaan di 2004 sulit dilakukan karena akan mereduksi kewenangan pemerintah daerah. “Kalau daerah tidak terima, ya sulit.Tapi sebaliknya, kalau terima, bisa kembali ke sistem penerimaan pada 2004 lagi,”katanya. Menurut dia, upaya revisi dapat dilakukan jika masyarakat dan DPR memulai untuk membahas persoalan sistem seleksi penerimaan.

“Untuk bisa berubah, DPR harus membuka dengan dukungan masyarakat dan pihak terkait,”jelasnya. Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan, apa yang disinyalir terkait kecurangan dalam seleksi penerimaan CPNS tidak sepenuhnya benar. Karena Kementerian PAN dan RB termasuk BKN memiliki andil pengawasan dalam rekrutmen yang amburadul ini. Untuk itu, Komisi II tengah melakukan revisi terhadap UU No 43 tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian.Sebab,selain carut marut rekrutmen dimana pegawai tidak lagi memiliki kapabilitas dan profesionalitas juga terjadi pergeseran ke arah primordialisme.

“Di situ lah pintu masuk perubahan meski hanya sebatas pada regulasi,”katanya. Dalam perubahan tersebut, kata Arif, nantinya ada pembenahan terhadap regulasi penerimaan CPNS, meski tidak secara teknis. Di antaranya, daerah tidak bisa menentukan kuota tetapi semua tetap ditentukan oleh pemerintah pusat.

Arif menambahkan, poin lain yang akan dibahas dalam revisi tersebut adalah posisi birokrasi sebagai alat negara sehingga semuanya tersentralisasi dan birokrasi tidak lagi bersifat lokal. “Birokrasi harus sebagai alat negara yang tidak tergantung pada politik daerah. Sentralisasi birokrasi penting karena itu banyak regulasi yang harus disusun termasuk soal pengaturan dan pengawasan,”katanya. (SI-wahyudi/arif saleh/sucipto) – makassar terkini

WhatsAppShare