Hasil Seleksi CPNS Pemko Medan 2010 Digugat

By gladwin | December 24, 2010
WhatsAppShare
HOT INFO !
Ujian CPNS akan dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Latihan Ujian CAT CPNS Wajib dipelajari untuk persiapan TES CPNS nanti.
Dapatkan Kisi Kisi Soal CAT CPNS, Info lengkap silakan --->> Klik Disini

Kekacauan pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil  (CPNS) Pemko Medan kian mengemuka. Sehari setelah M Fahmi dan Tridani menemukan perbedaan pengumuman di website dan media massa, Kamis (23/12), lima pelamar lain juga mengalami hal yang sama dan mengadu  ke DPRD Medan. Mereka mengancam menggugat Pemko Medan.

Kelima pelamar yang mengaku lulus di website namun namanya tak ada di lembar pengumuman itu meminta dukungan Komisi A DPRD Medan. Kelimanya, Basana Lestary, Sabrina, Indi Andalta Sitepu, Dosma Lasniroha Tambunan dan Dedhy Prayuda Sembiring datang ke gedung dewan dengan membawa bukti tanda lulus yang telah dicetak dari website Pemko Medan, www.pcpns.pemkomedan.go.id.

Masli Simangunsong, orangtua dari Basana Lestary, selain membawa print out pengumuman dari website, juga sejumlah berkas anaknya. Dia menceritakan, bagaimana gembiranya dia saat masih tertidur lelap jam satu dini hari, dibangunkan Basana yang menyampaikan kabar gembira, dia lulus CPNS Pemko Medan. Kabar itu disampaikan setelah dinihari itu, Basana mengakses pengumuman melalui website Pemko Medan dari laptop. “Saya dan istri saya sudah tidur dibangunkan, dia bilang lulus. Lalu, kami saling pelukan gembira. Rupanya besoknya, lihat di koran, tak ada namanya. Hilang. Untunglah nggak bunuh diri anak saya itu,”kata Masli.

Ikmal Fahri Lubis, orangtua Sabrina yang juga turut menjadi korban, tidak percaya ada kesalahan sistem yang tidak disengaja. “Data itu sendiri dikirim melalui internet. Pengumuman juga lewat internet, masing-masing membuka data mereka, jadi tidak mungkin ada kesalahan. Ini kita duga adanya kecurangan,” katanya.

Menghadapi kekecewaan, Masli melakukan siraman rohani pada anaknya yang kehilangan semangat. Dia menegaskan, Pemko Medan harus dituntut. Dia juga minta USU yang terlibat dalam proses seleksi,harus terbuka menunjukkan ranking hasil seleksi pelamar. “Kalau hasilnya bagus luluskan, kalau memang hasilnya jelek ya kalah tak masalah,” katanya.

Ketua Komisi A DPRD Medan, Landen Marbun didampingi Sekretaris Komisi A, Ilhamsyah, kepada para keluarga pelamar CPNS berjanji menelusuri persoalan ini. “Kami akan undang BKD termasuk meminta data yang sesungguhnya dari USU,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Medan, Lahum mengaku telah terjadi kesalahan sistem pada program. Menurutnya , seharusnya pengumuman tersebut dilihat di website, namun ternyata yang terjadi pelamar melihat dari login yang diperuntukkan untuk registrasi dan aktivasi.

Soal kisruh pengumuman CPNS, BKD Sumut sebagai Koordinator Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan CPNS di Sumut mengakui ada dua daerah yang pengumuman CPNS-nya janggal, yakni Medan dan Deliserdang. Karena itu Ketua BKD Sumut Suherman berencana memanggil BKD Medan dan BKD Deliserdang. “Di Deliserdang ada penundaan pengumuman dengan alasan Pemkab mempertanyakan dulu kepada USU sebagai mitra penyelenggara,” ujarnya.

Sekda Medan, M Fitriyus selaku Ketua Panitia Penerima CPNS ketika dikonfirmasi soal sistem, enggan berkomentar. Dia minta wartawan menanyakannya ke pihak USU. “Pengerjaan teknisnya USU yang tahu, jadi tanyalah sama USU,” sebutnya.

Menghadapi tudingan, pihak USU menolak kesalahan sistem pada pihak mereka. Alasannya, pengelolaan website Pemko Medan menjadi kewenangan Pemko sepenuhnya. “Yang mengelola web site pemko Medan, bukan kami , jadi sistem nya sepenuhnya dikelola Pemko Medan,” kata Kepala Pusat Teknologi Informasi USU Ridan Siregar.

Dijelaskanya USU hanya berkewenangan menentukan hasil ujian berdasarkan rangking, selanjutnya diberikan pada Pemko Medan. Kewenangan mengumumkan adalah Pemko Medan. “Kami sudah cek rangkingnya sama dengan yang diumumkan di koran,” sebutnya.

Akademisi USU Drs Jhon Tafbu Ritonga Mec berpendapat, justeru sistem penerimaan CPNS masih lemah sehingga perguruan tinggi sebagai lembaga penguji bisa menjadi ‘kambing hitam’ padahal hasil tetap berada di kepala daerah dan bukan rektor.

“Pola ini harus diperbaiki agar hasilnya lebih baik, tak perlu ribut-ribut dan ke depan harus diperbaiki,” harapnya. Sumber : harian global

WhatsAppShare