Gaji PNS Aceh Menguras PAD Hingga Rp 900 Miliar

By gladwin | March 29, 2013
WhatsAppShare
BERITA PENTING !
Ujian CPNS akan dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Latihan Ujian CAT CPNS Wajib dipelajari untuk persiapan TES CPNS nanti.
Ikuti Tryout CAT CPNS 2016, Info lengkap silakan -->> Klik Disini

Info Gaji PNS Aceh – Dekan Fakultas Ekonomi Unsyiah, Dr Mirza Tabrani,MBA mengungkapkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh yang mencapai Rp900 miliar menjadi tidak berarti bagi pembangunan daerah karena 65 persen terkuras untuk gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Seharusnya PAD yang bersumber dari uang rakyat tersebut bisa dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan, bukan diambil untuk gaji PNS. Kondisi ini sungguh sangat memprinhatikan karena ketidakmampuan pemerintah mengelola anggaran dengan baik. “Kita tidak tahu, sisanya dana PAD tersebut sebesar 35 persen untuk apalagi,” ujar Mirza Tabrani selaku pembanding dalam diskusi aktual bulanan PWI Aceh di aula lantai II Gedung PWI Aceh, Rabu (27/3).

Dalam diskusi bulanan yang dibuka Ketua PWI Tarmilin Usman tersebut, Mirza lebih lanjut mengungkapkan, seharusnya hal ini tak terjadi jika anggaran Aceh tahun 2013 ini tidak devisit sebesar Rp2,1 miliar. Divisit yang terjadi sebelum anggaran sebesar Rp11,7 triliun dijalankan, menurut Mirza, sungguh suatu keanehan. Sehingga, untuk menutupi devisit Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh harus menggunakan PAD menutupi gaji PNS yang mengalami kekurangan.

Di sisi lain, Mirza yang berbicara berdasarkan analisis kebijakan pemerintah ini, juga menekankan seharusnya program pemerintah bisa lebih fokus, karena melihat potensi Aceh sudah selayaknya pembangunan dapat diarahkan ke sektor kelautan, perikanan, peternakan, pertanian dan industri atau pabrikan. “Sangat sayang jika potensi yang ada di Aceh ini yang dijual ke luar dalam bentuk bahan mentah, bukan hasil olahan yang nilai jualnya tentu lebih tinggi,” ungkap Mirza Tabrani.

Mirza juga menyinggung banyaknya investasi yang tidak berjalan di Aceh. Hal ini dikarenakan para investor terbebani dengan biaya ini-itu yang tidak jelas. Sehingga, untuk mengawali investasi saja mereka sudah kehabisan banyak modal.

“Seharusnya, pemerintah menyediakan lahan dan kebutuhan yang tidak membingungkan, sehingga para investor merasa nyaman berinvestasi di Aceh,” tegas Mirza Tabrani yang merupakan Dekan Fakultas Ekonomi ke-24 di Unsyiah.

Tidak Cukup

Sementara Staf Ahli Bappeda Aceh, Dr Ir Hairul Basri,M.Sc yang hadir dengan materi; “Arah pembangunan Aceh”, mengakui kalau PAD Aceh sebesar Rp900 miliar itu tidak cukup membangun Aceh. Untuk itu, Hairul menyampaikan perlunya investasi untuk membangun Aceh dalam berbagai bidang. Sebab, investasi sangat besar manfaatnya jika mampu berkembang di Aceh dengan baik. Berbagai negara berkembang juga mengandalkan investasi dalam membangun daerahnya. “Tanpa investasi, dipastikan sulit untuk membangun Aceh,” tegas Hairul yang juga dosen Unsyiah.

Selama ini, banyak investor yang ingin melakukan investasi di Aceh masih sebatas Memorandum of Understanding (MoU). Namun, realisasi dari investasi itu masih sangat kecil, bahkan banyak investor yang batal melakukan investasi di Aceh. “Kalau kita lihat, jika dibentangkan MoU di Aceh ini sudah sampai ke Sabang panjangnya dari Banda Aceh,” ujar Hairul.

Tentunya hal ini menjadi tugas berat bagi Badan Investasi dan Promosi (Bainprom) Aceh untuk menggaet dan meyakinkan para investor agar mau berinvestasi di Aceh. Salah satunya melalui promosi dan mengendeng langsung investor asing aatau nasional untuk masuk ke Aceh.

Pada tahap awal, para investor ini jangan dibebani biaya ini-itu yang tidak rasional. Namun, biarkan mereka berkerja terlebih dahulu. Saat investasi itu sudah menghasilkan, maka Pemprov bisa menarik hasil dari investasi ini.

Ketua PWI Aceh, Tarmilin Usman mengungkapkan, diskusi bulanan yang telah berjalan empat kali ini, akan terus dilaksanakan sepanjang tahun 2013 ini guna memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah Aceh dalam menjalankan roda pembangunan.

“Jika hari ini kita membahas arah pembangunan Aceh, bulan depan, kita akan saring lagi isu aktual yang hangat untuk dibicarakan secara akademis, santun dan berwibawa. Bukan hanya sebatas perbincangan warung kopi,” tegas Tarmilin.

Dikatakan, seharusnya diskusi bulan ini langsung menghadirkan narasumber Kepala Bappeda, namun karena harus menghadiri pembukaan Musrenbang Kota Banda Aceh, maka pada sesi awal dipercayakan kepada staf ahli Bappeda. (irn) Sumber

WhatsAppShare