CPNS Aceh 2010, Blanko KTP dan KK Aceh Barat Kosong

By gladwin | December 12, 2010
WhatsAppShare
BERITA PENTING !
Ujian CPNS akan dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Latihan Ujian CAT CPNS Wajib dipelajari untuk persiapan TES CPNS nanti.
Ikuti Tryout CAT CPNS 2017, Info lengkap silakan -->> Klik Disini

Sejumlah warga yang ingin mengurus administrasi kependudukan di Aceh Barat dilaporkan mengeluh, karena blanko kartu tanda penduduk (KTP) dan blanko kartu keluarga (KK) di daerah itu dilaporkan kosong. Kondisi ini antara lain disebabkan banyaknya pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengubah data domisili agar tercatat sebagai penduduk Aceh Barat.

Akibatnya, masyarakat yang seharusnya sangat membutuhkan pembuatan Kartu Keluarga dan KTP di wilayah itu mengeluh, dikarenakan saat mereka akan membuat kedua jenis surat resmi kependudukan itu harus menunggu lama dikarenakan blankonya tak ada. “Kondisi ini sangat mengecewakan, padahal hal ini sebelumnya tak pernah terjadi,” ungkap Anwar, warga Kecamatan Johan Pahlawan kepada Serambi, Jumat (10/12) kemarin di Meulaboh.

Menurutnya, saat dirinya mendatangi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, pihak pembuat kartu kependudukan itu justru menolak memberikan pelayanan dengan alasan blanko untuk pembuatan KK dan KTP tak ada. “Kalaupun bisa dibuat, maka warga harus menunggu hingga satu bulan lamanya,” katanya kesal.

Secara terpisah, Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Drs M Nur Djuned, membenarkan kalau blanko KTP dan KK di wilayah itu kosong sejak beberapa hari terakhir. “Kosongnya kedua blanko itu akibat membludaknya warga yang mengurus pembuatan kedua jenis kartu itu, guna keperluan pelamar CPNS, sehingga stok blanko yang tersedia langsung habis,” katanya.

Dijelaskannya, blanko KK dan KTP yang tersedia selama ini hanya sekitar 7.000 lembar sudah habis. Warga yang sudah mengajukan untuk pembuatan KTP atau KK baru itu terpaksa harus menunggu. “Kita harapkan pertengahan bulan Desember ini, pembuatan KTP dan KK bisa kita layani lagi setelah blankonya datang,” kata Nur Djuned.

Menurutnya, saking banyaknya warga yang mengurus KK dan KTP baru, pihaknya terpaksa bekerja hingga malam hari (lembur). Biaya administrasi yang dikutip pihaknya untuk pembuatan KTP sebesar Rp 5.000/lembar dan KK Rp 10.000/lembar. “Seharusnya masyarakat kalau ingin mengurus KTP dan KK, bisa jauh-jauh hari sebelumnya. Jangan saat dibukanya tes CPNS seperti saat ini,” pungkasnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi A DPRK Aceh Barat, Rizwan kepada Serambi, kemarin menyatakan kosongnya blanko KTP dan KK di kabupaten setempat harus dipertanyakan dan dilakukan penyelidikan. “Kami akan selidiki dan pertanyakan mengapa hal ini bisa terjadi, karena biasanya stok blanko KTP dan KK ini tak boleh kosong,” tegasnya.

Diskriminatif
Sementara itu, Care Education Institute (CEI) satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh Barat Daya (Abdya), mengaku sangat menyayangkan dan mengecam tindakan diskriminatif Pemkab Aceh Barat dengan tidak menerima pelamar CPNS dari luar daerah itu. Tindakan tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sangat mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Sebagai rakyat Indonesia yang memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing memperebutkan kesempatan kerja di instansi pemerintah baik itu pusat maupun daerah,” kata Sekretaris CEI, Kasmino Putra, kepada Serambi di Blangpidie, Abdya, Sabtu (11/12).

Dijelaskannya, tidak ada satu aturan pun yang menyatakan bahwa dalam rekrutmen CPNS harus putra daerah dan pelamar dari luar daerah tidak boleh diterima. Termasuk dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. “Jadi, Pemkab Aceh Barat jangan suka-suka buat aturan sendiri yang tidak jelas dasar hukumnya,” tegas Kasimo.

Dia mengkhawatirkan dengan kebijakan tersebut akan muncul konflik sosial di dalam masyarakat Aceh, di mana jika nantinya ada yang berpendapat kalau orang luar Aceh Barat ‘haram’ mencari rezeki di Aceh Barat, maka akan menjadi burmerang bagi masyarakat Aceh Barat sendiri yang mencari nafkah di kabupaten lain. “Jadi sikap diskriminatif Pemkab Aceh Barat itu tak bisa dibiarkan dan Gubernur Aceh harus turun tangan, menyelesaikan tindakan bodoh dan pemikiran yang sempit Pemkab Aceh Barat tersebut,” pungkasnya.(edi/tz) -serambinews

WhatsAppShare