Berita CPNS Solo 2011-2012

By gladwin | July 27, 2011

Niat Pemkot Solo Rekrut CPNS Terganjal Moratorium

Optimisme Wali Kota Solo untuk tetap membuka rekrutmen calon PNS kemungkinan tidak mulus dan akan tersandung kebijakan moratorium pemerintah pusat yang akan menghentikan sementara penerimaan CPNS tahun ini.

Dampak yang terjadi di depan mata jika rekrummen CPNS batal, pelayanan RSUD SOlo pada 2012 untuk masyarakat miskin kota bakal terganggu karena kekurangan pegawai.

“Tetapi, saat ini kami tetap mengajukan kuota CPNS 2011 sebanyak 800 orang ke Badan Kepengawaian Nasional (BKN). Mudah-mnudahan karena tujuannya untuk pelayanan maksimal untuk kesehatan masyarakat, pemerintah pusat akan mempertimbangkan,” tandas Kepala badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Solo Etty Retnowati kepada wartawan di kantornya, Selasa (26/7).

Ia memaparkan saat ini RSUD Solo baru memiliki 100 pegawai. Dengan adanya pembangunan gedung baru di Ngipang yang menelan dana Rp 47,5 miliar, jika tidak ada penambahan pegawai, saat operasional penuh pada 2012 nanti akan terjadi kekurangan pegawai.

Hal ini berdampak tidak maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat miskin yang berobat.

Padahal, keberadaan RSUD Ngipang nantinya dikhususkan untuk pelayanan masyarakat miskin pemegang jaminan kartu kesehatan, mulai dari PKMS (Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo), jamkesmas dan jamkesda.

Nantinya semua masyarakat miskin diarahkan untuk dilayani rumah sakit yang dibangun atas biaya utangan PIP (Pusat Investasi Pemerintah) tersebut.

Yang jelas, lanjut Etty, kebutuhan pegawai Pemkot Solo untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat memang terus berkurang, seiring adanya yang pensiun tiap tahun.

“Pengajuan kuota 800 CPNS tahun 2011 itu, selain mencakup kebutuhan rumah sakit juga untuk pelayanan sektor lain,” imbuhnya lagi.

Sepekan sebelumnya, Wali Kota Joko Widodo juga menegaskan kota Solo belum saatnya terkena moratorium penghentian rekrutmen CPNS 2011. Hal ini disebabkan neraca keuangan Kota Solo mencukupi untuk membayar gaji 10.333 PNS.

APBD 2011 kota Solo yang mencapai Rp 1,069 triliun mengandung komposisi 61 persen untuk belanja tidak langsung dan 39 persen untuk belanja langsung.

Dengan komposisi itu, anggaran pemerintah lebih berpihak untuk publik. Pada lima tahun silam, perbandingannya masih 72 persen belanja tidak langsung dan 28 persen belanja langsung.

“Perbedaan lima tahun lalu dengan yang sekarang ini menunjukkan pemkot berhasil menekan belanja pegawai. Karena itu sekali lagi, Solo belum pas melaksanakan moratorium penghentian penerimaan PNS,” tegasnya. (WJ/OL-10)