Home » CPNS Daerah » Sulawesi Utara » Bupati Boltim Menemui Menpan Agar Tes CPNS Diulang

Bupati Boltim Menemui Menpan Agar Tes CPNS Diulang

PrintShare/Bookmark
HOT INFO !
Mulai Tahun 2014, Ujian CPNS akan dilaksanakan secara online dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Apakah Anda sudah mengenal bagaimana itu ujian CAT CPNS..?
Anda bisa mencoba Latihan Ujian CAT CPNS dengan program CAT di bawah ini.
Wajib dipelajari untuk persiapan TES CPNS nanti.
Info lengkapnya silakan Klik Disini >>

Perjuangan Bupati Sehan Salim Landjar agar tes CPNS Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulut, tahun 2010 diulang mendapat restu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Menurut Sehan, Menpan dan RB, EE Mangindaan telah menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada daerah.

“Meski tidak lama, saya telah bertemu dengan menteri dan semuanya diserahkan kepada saya sebagai bupati,” kata Sehan saat ditemui di kantor Menpan dan RB di Jakarta, Kamis (23/3).

Menurutnya, tes akan diulang dan tak akan ada masalah karena memang hasilnya belum diumumkan secara resmi. Menurut Sehan, petunjuk teknis (Juknis) nomor 30 tahun 2007 menegaskan bahwa sejak awal proses rekrutmen, pemeringkatan dan penentuan kelulusan CPNS harus lewat rekomendasi kepala daerah. ”Yang lalu itu tanpa sepengetahuan saya sudah diumumkan dan diberitahukan ke mana-mana siapa yang lulus,” ujarnya.

Sehan pun tak mau peduli dengan hasil investigasi tim Menpan dan RB belum lama ini yang menemukan tak ada masalah dalam tes CPNS Boltim 2010. “Keputusan terakhir itu ada pada bupati sebagai kepala daerah,” tegasnya.

Mengenai alasan dirinya memaksakan tes ulang, Sehan menegaskan, hal itu merupakan aspirasi masyarakat Boltim yang menemukan banyaknya permasalahan. “Awalnya saya juga pikir tak ada masalah sampai ada demo dari masyarakat soal permasalahan tes ini,” katanya.

Menurutnya, setelah tes 17 Desember 2010, tanggal 21 Desember masyarakat berdemo. “Salah satu masalah adalah pelanggaran pembuatan soal yang tanpa didahului MoU antara bupati dengan perguruan tinggi yang ditunjuk,” katanya.

“Kalau bicara yuridis formal mesti didahului dengan MoU antara rektor dengan PPK dalam hal ini bupati. Itu harus dilakukan karena ada pembebanan anggaran atau pembiayaan. Malah, saya sampai sekarang tak jelas berapa angkanya,” terangnya.

Pelanggaran lain, kata Sehan, karena peserta yang berbeda jenjang pendidikannya namun soal ujiannya ternyata sama. “Saya kaget kenapa begitu karena mestinya soal untuk peserta S1 dan SMA itu berbeda,” paparnya.

Selain itu, terdapat 193 peserta yang ikut ujian tanpa kartu peserta diluluskan panitia seleksi.”Siapa yang menjamin tidak ada joki atau peserta gadungan kalau tanpa kartu peserta. Waktu itu saya tanya ke panitia tapi dibiarkan,,” ujarnya.

Sementara, Mangindaan saat ditanyakan mengenai hal itu tak menampik pernyataan Bupati Boltim.  “Surat Menpan sudah ada yang isinya masalah rekrutmen CPNS Boltim diserahkan kepada bupati sesuai kondisi dan situasi daerah,” katanya.

Menurutnya, surat itu dikeluarkan dengan petimbangan bupati bertindak sebagai pembina kepegawaian daerah. “Saya harap langkah yang terbaik diambil pemerintah Boltim,” paparnya.

Akhir pekan lalu, Deputi SDM bidang Aparatur KemenPAN dan RB, Ramli Naibaho mengatakan, hasil investigasi yang dilakukan tim investigasi tak ada temuan kecurangan. Tapi Sehan meminta diulang sehingga masalah ini diserahkan ke pemkab.(sto/jpnn)

soal tes cpns 2014